Human Dignity Pilar Utama Pembangunan

JAKARTA - Diskusi mengenai konsep kualitas hidup dan pembangunan berkeadilan menyita perhatian dalam acara yang digelar oleh Paramadina Institute of Ethics and Civilization (PIEC) dengan tema “Kualitas Hidup dan Pembangunan Berkeadilan” pada Senin (12/2/2024). 

Amich Alhumami, Ph.D., Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dari Bappenas, memaparkan bahwa menurut Amartya Sen, human dignity atau martabat manusia menjadi titik sentral yang menentukan kesuksesan pembangunan suatu negara.

Amich menyebutkan bahwa Amartya Sen, seorang ekonom ternama, mengubah paradigma pembangunan dengan menekankan bahwa seseorang tidak mengalami kemiskinan hanya karena tidak bekerja, tetapi karena faktor struktural yang lebih kompleks. Ide kebebasan menjadi kunci dalam pembangunan menurut Amartya Sen.

Menurut Amich, Soedjatmoko juga turut membahas konsep kebebasan dalam pembangunan dalam karya-karyanya, seperti Dimensi Manusia dalam Pembangunan. Negara, menurut Amich, harus memastikan tiga kebutuhan dasar warga negaranya terpenuhi: lapangan kerja yang cukup, layanan pendidikan yang memadai, dan perlindungan kesehatan yang memadai.

Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, seorang guru besar dari Universitas Paramadina, menyoroti bahwa Amartya Sen, meskipun seorang ekonom, memiliki pandangan yang mencakup aspek antropologi dan filsafat sosial dalam konsep martabat manusia.

Didin menekankan bahwa GDP tidak cukup untuk mengukur kemajuan suatu negara, dan mencontohkan pecahnya Pakistan dan Bangladesh sebagai bukti kegagalan ukuran tersebut.

Didin juga membahas tentang konseptualisasi indeks kebahagiaan ala Bhutan pada tahun 2015, yang menurutnya belum diadopsi oleh PBB dan masih menjadi perdebatan. Dia menegaskan pentingnya mengaitkan kapabilitas individu dengan aspek ekonomi politik, moral, etika, dan demokrasi dalam membangun suatu negara yang berkeadilan.

Diskusi ini memberikan pencerahan tentang pentingnya mempertimbangkan martabat manusia sebagai pusat pembangunan, serta menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam mengukur kemajuan suatu negara.