Paradigma Pembangunan Tumbuh
Indonesia Terjerat Middle-Income Trap: Trickle-Up dan Ketimpangan Ekonomi

Guru Besar Universitas Paramadina, Prof. Didin S. Damanhuri, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini terjebak dalam middle-income trap akibat paradigma pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi
SIGAPNEWS.CO.ID | JAKARTA - Guru Besar Universitas Paramadina, Prof. Didin S. Damanhuri, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini terjebak dalam middle-income trap akibat paradigma pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi atau GDP oriented.
Dalam diskusi bertajuk "Kontestasi Tata Kelola Liberal dan Keamanan: Kemanusiaan di Tengah Persimpangan Tata Kelola Dunia Baru," Prof. Didin menyampaikan bahwa trickle-up development terjadi, di mana sumber daya dan hasil pembangunan mengalir dari daerah atau pedesaan ke kota-kota besar.
Diskusi tersebut, yang merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis Universitas Paramadina, juga membahas evaluasi dan proyeksi kebijakan luar negeri serta diplomasi pasca pemilu. Dr. Phil Shiskha Prabawaningtyas bertindak sebagai moderator dalam diskusi tersebut.
Prof. Didin menjelaskan bahwa ada tiga model orientasi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, dengan mencatat bahwa ketimpangan ekonomi diukur melalui rasio Gini pengeluaran yang menunjukkan perubahan yang berbeda antara perkotaan dan perdesaan.
"Dalam konteks kebijakan ekonomi, interpretasi perubahan rasio Gini ini penting, dan langkah utama perubahan adalah orientasi pembangunan yang lebih inklusif dengan berkeadilan sosial dalam paradigma pembangunan. Perbaikan kelembagaan institusi sosial-ekonomi seperti BULOG, KPPU, dan KPK menjadi kunci untuk menciptakan pasar yang lebih sehat dan mengurangi ketimpangan," kata Prof. Didin.
Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D., menyoroti dampak dominasi Cina dalam perdagangan, khususnya dalam situasi pasca perang dagang tahun 2018 - 2020. Umam mengingatkan bahwa tingginya dependensi Indonesia terhadap Cina bisa menjadi risiko, terutama setelah situasi pandemi yang menyebabkan penurunan perekonomian Cina.
"Perdagangan Indonesia-Cina didominasi oleh CPO, Batubara, dan Logam. Ada banyak TKA Cina yang bekerja di Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Dengan situasi ini, kita harus mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia," ungkap Umam.
Dr. Mohammad Riza Widyarsa, M.Si., narasumber lainnya, melihat isu-isu global dari sudut pandang negara di Timur Tengah. Dia menggambarkan konsistensi Presiden Joko Widodo dalam menyuarakan isu Palestina, yang berlanjut hingga tahun 2023 di mana OKI menunjuk Presiden Jokowi sebagai perwakilan Indonesia dalam mengatasi konflik Gaza dengan Presiden Joe Biden.
"Proyeksi pasca pilpres 2024 mencakup perjuangan terus-menerus untuk kemerdekaan Palestina, kelanjutan investasi, pemeliharaan hubungan ekonomi, pencapaian neraca perdagangan surplus dengan negara-negara di Timur Tengah, dan maksimalisasi potensi ekonomi di Afrika Utara dan Iran," tambahnya.
Diskusi ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi kompleksitas dinamika ekonomi dan diplomasi global.
Editor :Yefrizal