Suara Kampus Bergema, Masalah Moral Politik dan Krisis Konstitusi

JAKARTA - Diskusi mengenai moral politik dan krisis konstitusi telah memunculkan kritik tajam terhadap elit politik yang diduga merusak demokrasi Indonesia. 

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti bahaya pengaruh kekuasaan terhadap figur yang terjun ke dunia politik, menyebabkan risiko dekat dengan praktik banditisme, penyimpangan, dan penyelewengan yang mengancam prinsip demokrasi. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi bertajuk “Masalah moral politik dan krisis konstitusi: Suara dari Kampus” melalui platform X Spaces pada Minggu (11/2/2024).

Menurut Didik, suara kampus sebagai lembaga netral dan mayoritas moral elite semakin berkumandang keras. Universitas Paramadina telah menjadi salah satu dari banyak kampus yang menyuarakan kekhawatiran ini sejak 20 Desember 2023, diikuti oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Januari lalu.

Herlambang P. Wiratraman, seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menambahkan bahwa etika bernegara semakin terabaikan, terutama setelah adanya skandal yang melibatkan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. 

Keputusan kontroversial dari MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menjadi sorotan, dengan kritik keras yang dilancarkan oleh kalangan kampus.

Fachry Ali menyoroti munculnya suara kritis dari berbagai kampus, menandakan adanya "degup baru" dalam moral politik Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh aksi Universitas Paramadina dan UGM di bulan Desember dan Januari, yang kemudian diikuti oleh universitas lain seperti Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Indonesia (UI).

Pipip A. Rifai Hasan, seorang dosen dari Universitas Paramadina, menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan tanpa perubahan undang-undang merupakan salah satu contoh pelanggaran yang nyata. Kekosongan suara kritik dari DPR juga menjadi sorotan, di mana lembaga legislatif seharusnya memiliki peran yang lebih aktif dalam menangani permasalahan seperti ini.

Kritik-kritik yang berasal dari lembaga pendidikan tinggi telah mengambil peran yang signifikan dalam menyoroti isu-isu krusial terkait dengan moral politik dan demokrasi di Indonesia. Hal ini menandakan pentingnya adanya mekanisme check and balances yang kuat untuk menjaga integritas demokrasi negara ini.