Peluncuran Buku Kehampaan Hak Rakyat di Hadapan Oligarki Menjelang Pemilu 2024

KAMPUSNEWS | JAKARTA - Universitas Paramadina menjadi tuan rumah peluncuran buku dan seminar yang berjudul "Kehampaan Hak Rakyat di Hadapan Oligarki Menjelang Pemilu 2024".

Acara yang diselenggarakan secara hibrid ini menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka, termasuk Prof. Ward Berenschot, Afrizal, Bvitri Susanti, Wijayanto, Handi Risza, dan dimoderatori oleh Iin Mayasari, Kamis (13/7).

Dalam peluncuran buku dan seminar tersebut, Prof. Ward Berenschot menjelaskan bahwa warga negara Indonesia memiliki berbagai hak yang seharusnya melindungi kepentingan mereka, termasuk persetujuan sebelum tanah warga dimasukkan ke dalam perusahaan. Namun, menurutnya, riset menunjukkan bahwa warga sulit mendapatkan hak-hak mereka secara efektif, yang mengarah pada kehampaan hak dalam banyak kasus.

"Masalah utama adalah realisasi hak-hak tersebut. Meskipun secara resmi hak-hak ada, namun seringkali isinya kosong. Dalam protes warga, sering terjadi kriminalisasi dan represi," ungkap Prof. Ward Berenschot.

Salah satu sumber kehampaan hak adalah pembatasan hak tanah karena pengakuan hak individu yang terbatas atas warisan kolonial yang tertuang dalam Domein Verklaring 1870. Hal ini masih berdampak hingga saat ini, di mana warga sulit memperoleh hak-hak mereka karena warisan kolonial tersebut.

Dr. Afrizal, seorang dosen dari Universitas Andalas, menjelaskan bahwa buku ini berawal dari kasus di Desa Olak-Olak dan sembilan desa lainnya di Kalimantan Barat yang menuntut PT Sintang Raya (Kelapa Sawit) untuk membayar kompensasi atas tanah mereka yang diambil dan meminta pengembalian sebagian tanah tersebut.

"Buku ini mengupas masalah ini dan 150 kasus konflik lahan dengan perusahaan kelapa sawit. Konflik kelapa sawit menjadi masalah yang mendesak dan harus diselesaikan, tidak hanya untuk komunitas pedesaan, tetapi juga bagi pemerintah dan perusahaan kelapa sawit. Konflik ini juga menyediakan jendela untuk menjelajahi karakter kewarganegaraan dan hak-hak warga negara di Indonesia," jelasnya.

Bvitri Susanti, seorang akademisi dari STIH Jentera, menyatakan bahwa buku ini merupakan yang pertama kali membahas masalah kehampaan hak warga negara terkait tanah yang dirampas oleh perusahaan kelapa sawit.

"Ada relasi kuasa yang tidak seimbang antara pemerintah kolonial dengan pribumi. Namun, setelah kemerdekaan, relasi buruk ini tidak pernah diperbaiki setelah kolonialisme berakhir. Oleh karena itu, permasalahannya adalah reproduksi relasi yang tidak seimbang tersebut," paparnya.

Wijayanto, seorang dosen dari Universitas Diponegoro (Undip) dan LP3ES, menyatakan bahwa hak adalah konsep yang asing dalam pikiran warga negara Indonesia. Dia menyoroti kurikulum pendidikan Orde Baru yang mendefinisikan warga negara yang baik berdasarkan ketaatan kepada pemimpin.

"Pemilu adalah prosedur demokrasi untuk membahas sejauh mana hak-hak warga negara terpenuhi. Demokrasi substantif pada dasarnya adalah tentang seberapa besar hak-hak warga negara telah terpenuhi," ungkapnya.

Handi Risza, seorang dosen dari Universitas Paramadina, setuju dengan temuan Prof. Ward Berenschot dan menyatakan bahwa warga negara merasa tidak berdaya menghadapi kumpulan pengusaha yang bekerja sama dengan penguasa, yang menyebabkan terjadinya kekayaan oligarki.

"Permasalahan seperti ini harus diperkuat temuannya dan menjadi pengetahuan publik. Tantangan bagi calon pemimpin negara adalah bagaimana mereka dapat mengembalikan hak-hak rakyat, terutama hak ulayat di wilayah-wilayah yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit," tambahnya.

Seminar dan peluncuran buku ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kehampaan hak warga negara dalam konteks pemilu. Dengan mengungkap tantangan yang dihadapi dan menghasilkan wawasan baru, diharapkan ada upaya konkret untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia.