Industri Lemah, INDEF-Universitas Paramadina Nilai Target Pertumbuhan 8% Nasional Mustahil

Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama Universitas Paramadina menggelar diskusi publik bertajuk "Mustahil Tumbuh 8% Tanpa Industri yang Kuat" secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (27/2/2025).

Diskusi ini menyoroti lemahnya sektor industri manufaktur sebagai hambatan utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

Prof. Ahmad Badawi Saluy, Guru Besar Universitas Paramadina, mengungkapkan bahwa tren perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah terjadi sejak 2011.

Hingga triwulan IV tahun 2024, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,03%, turun dari rata-rata 6% pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia juga mencatat penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari target 19,9%-20,05% menjadi hanya 18,98%.

"Industri manufaktur sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi mengalami pelemahan signifikan. Pada 2024, dari pertumbuhan ekonomi 5,02%, hanya 1% yang berasal dari industri pengolahan, jauh di bawah sektor perdagangan yang berkontribusi 0,67%," ujar Prof. Badawi.

Prof. Badawi menyoroti penurunan peringkat Indonesia dalam Competitive Industrial Performance (CPI) Index dalam lima tahun terakhir, yang kini berada di posisi ke-39, tertinggal dari Vietnam (ke-30), Thailand (ke-25), dan Malaysia (ke-20). Struktur industri nasional masih didominasi oleh sektor berbasis sumber daya (47,4%) dibandingkan industri berteknologi tinggi yang hanya 4,5%.

Dr. Ariyo DP Irhamna, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, menyoroti tantangan koordinasi dalam pemerintahan akibat struktur kabinet yang terlalu gemuk.

"Rapat kabinet sering kali menyerupai seminar nasional daripada forum pengambilan keputusan yang efisien. Pemerintah membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk menyelaraskan kebijakan akibat perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga," jelas Dr. Ariyo.

Ia membandingkan tren global yang justru merampingkan kabinet, seperti Argentina yang memangkas jumlah kementerian dari 21 menjadi 11 dan Vietnam yang berencana mengurangi kementerian dari 30 menjadi 21 guna meningkatkan efisiensi.

Dari sisi industri manufaktur, Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia sempat meningkat pascapandemi COVID-19, namun mengalami tren penurunan pada 2025. Kesenjangan penyerapan tenaga kerja juga menjadi perhatian, dengan sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar (28,18%), diikuti perdagangan (18,89%), dan industri pengolahan (13,83%).

Muhammad Iksan, Ph.D., Dosen Universitas Paramadina, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 8% adalah prasyarat penting bagi kesejahteraan rakyat. Namun, terdapat tiga tantangan utama yang harus diatasi, yakni deindustrialisasi dini, rendahnya kemampuan industri dalam mengelola kompleksitas tugas, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.

"Indonesia mengalami deindustrialisasi dini, berbeda dengan negara-negara seperti Brasil yang justru mengalami peningkatan kompleksitas industri sejak tahun 1990-an. Indonesia harus kembali ke jalur industrialisasi, melakukan inovasi, dan menuntaskan agenda pembangunan yang inklusif," ungkap Muhammad Iksan.

Diskusi ini merekomendasikan strategi untuk mencapai target pertumbuhan 8%, antara lain revitalisasi sektor manufaktur dengan mendorong industri berteknologi menengah dan tinggi, peningkatan daya saing industri nasional melalui kebijakan yang mendukung industrialisasi berbasis tenaga kerja intensif, optimalisasi koordinasi pemerintahan agar respons kebijakan lebih cepat dan efisien, serta mendorong inovasi dan investasi industri guna meningkatkan nilai tambah ekspor.

Diskusi ini menegaskan bahwa tanpa industri yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit mencapai target 8%. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif guna memperkuat sektor industri nasional.