Ruang Angkasa, Domain Strategis Kelima: Paramadina Soroti Tantangan Tata Kelola Global

JAKARTA — Universitas Paramadina melalui Paramadina Graduate School of Diplomacy bekerja sama dengan Indian Space Association (ISpA) dan South ASEAN International Advocacy & Consultancy (SAIAC) menggelar diskusi publik bertajuk “Equitable Access to Space and Satellite”, di Kampus Universitas Paramadina, Trinity Tower Lantai 45, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Kegiatan ini mempertemukan akademisi, diplomat, dan praktisi teknologi antariksa dari Indonesia dan India untuk membahas isu strategis tentang keadilan akses terhadap ruang angkasa dan teknologi satelit di kawasan Asia.

Suasana diskusi berlangsung dinamis. Para pembicara menyoroti berbagai tantangan yang muncul seiring meningkatnya ketergantungan dunia pada teknologi luar angkasa, mulai dari navigasi GPS, komunikasi global, hingga sistem mitigasi bencana.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menyebut ruang angkasa kini menjadi domain strategis kelima setelah darat, laut, udara, dan siber.

“Dulu kita hanya berbicara soal udara, darat, dan laut. Kini, ruang angkasa menjadi domain kelima yang menentukan kedaulatan dan keselamatan nasional,” tegasnya.

Ia menilai, pengelolaan ruang angkasa harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, industri, dan akademisi agar pemanfaatannya membawa manfaat bagi umat manusia, bukan sekadar prestise teknologi.

Presiden SAIAC dan pendiri ThinkGroup Asia, Shaanti Shamdasani, menambahkan bahwa literasi publik terhadap isu ruang angkasa masih sangat rendah.

“Saat membicarakan transformasi digital, kita sesungguhnya sedang membicarakan ketergantungan terhadap satelit dan spektrum orbit,” ujarnya.

Ia menekankan, ketimpangan akses antara negara maju dan berkembang harus dijawab melalui kerja sama internasional berbasis keadilan dan kesetaraan.

Sementara itu, Lt. Gen. A.K. Bhatt, Direktur Jenderal ISpA yang menjadi keynote speaker, memaparkan perjalanan panjang India dalam membangun program antariksa nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Fokus kami sederhana: bagaimana teknologi antariksa dapat membantu kehidupan masyarakat, bukan sekadar mencapai planet lain,” ungkapnya.

Dengan sumber daya terbatas, India berhasil mendaratkan wahana di kutub selatan bulan dan melahirkan ratusan startup ruang angkasa yang digerakkan oleh generasi muda. Bhatt menilai kolaborasi Asia Selatan dan Asia Tenggara akan mempercepat pertumbuhan ekonomi antariksa yang inklusif.

Kontribusi media juga disorot oleh Shantanu K. Bansal, pendiri Indian Aerospace and Defence News (IADN), yang menilai jurnalisme berbasis data penting untuk meningkatkan literasi sains dan kesadaran publik terhadap isu luar angkasa.

Dari sisi Indonesia, Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih, Direktur Eksekutif Indonesian Space Agency (INASA)–BRIN, mengingatkan pentingnya perhatian terhadap pengelolaan sampah antariksa (space debris) dan peningkatan space situational awareness.

“Aktivitas manusia di luar angkasa semakin padat. Keberlanjutan akses ruang angkasa adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Diskusi ditutup oleh Wachid Ridwan, Sekretaris Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, yang menekankan pentingnya tata kelola global ruang angkasa (space governance) berbasis etika dan kemanusiaan.

“Ruang angkasa adalah warisan bersama umat manusia the province of all mankind. Diplomasi yang adil dan kolaboratif menjadi keharusan,” katanya menegaskan.

Dengan semangat kerja sama lintas negara, forum ini menegaskan komitmen Indonesia dan India untuk membangun ekosistem ruang angkasa yang adil, aman, dan berkelanjutan, serta memperkuat diplomasi antariksa Asia menuju masa depan teknologi yang inklusif.